BERITA

Serang - Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Banten menjadi momentum strategis dalam mendorong percepatan legalitas dan optimalisasi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor terkait percepatan terbitnya Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial bagi kelompok masyarakat di wilayah Banten.

Dalam forum tersebut, hadir narasumber dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial yang memaparkan strategi dan langkah konkret percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya kelengkapan administrasi, kesiapan kelembagaan kelompok, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat proses perizinan.

Selain itu, perwakilan dari Bappeda Provinsi Banten turut menyampaikan materi mengenai sinergitas program kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah perhutanan sosial. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Banten, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antar pemangku kepentingan, sehingga percepatan penerbitan SK Perhutanan Sosial dapat terwujud secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan di Provinsi Banten.