BERITA

Serang, 28 September 2026 – Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat. Momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day) Tahun 2026 menjadi pengingat akan pentingnya pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap dokumen atau data pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang berdaya, kritis, dan mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan, program, pelayanan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh badan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui informasi yang menjadi haknya sekaligus memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Layanan tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, memperoleh dokumen publik, maupun mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi juga perlu diiringi dengan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi publik diharapkan dapat disampaikan secara mudah dipahami, inklusif, dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan serta penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemanfaatan informasi tidak hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Bagi masyarakat, akses terhadap informasi publik juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang tersedia secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta turut mengawasi pelaksanaan pelayanan dan program pemerintah secara konstruktif.

Khusus dalam bidang lingkungan hidup, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan, pengelolaan lingkungan, serta berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi pengetahuan yang mendukung masyarakat dalam mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan.

Keterbukaan informasi pada dasarnya bukan sekadar kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peringatan Right to Know Day 2026 menjadi momentum untuk terus mendorong terwujudnya budaya keterbukaan informasi di lingkungan badan publik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi. Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi pengguna informasi yang cerdas dengan mengakses, memahami, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi publik secara bijak dan bertanggung jawab.

Dengan semangat “Informasi Terbuka, Publik Berdaya, Demokrasi Terjaga”, keterbukaan informasi diharapkan dapat terus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang lebih baik, serta masyarakat yang aktif dan berdaya.

Informasi Mudah Diakses • Masyarakat Berdaya • Demokrasi Terjaga