DLHK Provinsi Banten Laksanakan FGD I Inventarisasi Mangrove dan Penyusunan Fungsi Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM)
Sumber Gambar :Serang, 7 April 2026 — Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I dalam rangka inventarisasi mangrove dan penyusunan fungsi ekosistem mangrove dalam kerangka Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) di Hotel Horison Ultima Ratu.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendukung pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan di Provinsi Banten. Ekosistem mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, penyerap karbon, serta habitat penting bagi keanekaragaman hayati.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan dari berbagai instansi berdiskusi untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan inventarisasi mangrove, mengidentifikasi kondisi eksisting, serta merumuskan fungsi ekosistem mangrove dalam kerangka KLM.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa telah tersedia data awal mengenai sebaran mangrove di wilayah pesisir Banten, termasuk identifikasi kondisi mangrove yang meliputi kategori baik, rusak, dan area rehabilitasi. Selain itu, telah ditetapkan wilayah prioritas sebagai fokus pengelolaan ke depan.
Dari aspek fungsi, ekosistem mangrove disepakati memiliki tiga peran utama, yaitu fungsi ekologis sebagai pelindung pantai dan penyerap karbon, fungsi ekonomi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, serta fungsi sosial dalam mendukung kehidupan masyarakat pesisir.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya belum terintegrasinya data antar instansi, alih fungsi lahan mangrove, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor.
Sebagai tindak lanjut, forum menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain perlunya integrasi data mangrove berbasis spasial, penguatan koordinasi antar lembaga, penyusunan rencana pengelolaan KLM secara terpadu, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan mangrove.
Kegiatan FGD I ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam penyusunan kebijakan dan langkah konkret pengelolaan mangrove di Banten. Ke depan, akan dilaksanakan inventarisasi lanjutan di lapangan, penyusunan dokumen KLM, serta pelaksanaan FGD lanjutan guna memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Melalui upaya ini, DLHK Provinsi Banten berkomitmen untuk mendorong pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
