ARTIKEL

Sebelum mempelajari pengelolaan pesisir dan laut terpadu (Integrated Coastal Management/ICM), terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan wilayah pesisir. Batas wilayah pesisir berbeda antar negara dan dipengaruhi oleh dinamika alamiah dari daratan, air tawar dan air laut serta kegiatan manusia.

Berbagai definisi tentang pesisir diantaranya:

1. UNCED, Agenda 21, Chapter 17.3(1992): Pesisir adalah kawasan dimana terjadi pertemuan dan interaksi antara air laut dan daratan.

2. GESAMP, 2001: Wilayah pesisir dipandang secara utuh sebagai kawasan geografis khusus dimana fungsi produktif dan jasa lingkungannya terkait erat dengan kondisi fisik dan sosial-ekonomi kawasan yang jauh dari batasan fisiknya.

3. Ketchum, 1972: Wilayah peralihan antara darat dan laut dimana bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktifitas daratan dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktifitas lautan.

4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

 

Pesisir dan lautan Indonesia menyediakan berbagai sumber daya protein hewani, sumber hidrokarbon dan mineral. Namun terjadi penurunan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut serta peningkatan pencemaran yang mengancam kesehatan masyarakat atau industri perikanan, budidaya laut dan pariwisata. Di samping itu juga keinginan akan peningkatan kemanfaatan ekonomi dari penggunaan kawasan pesisir dan laut bagi pariwisata, pelayaran dan kepelabuhanan, dan lain-lain turut mendorong terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Tingkat kemiskinan, rendahnya kesadaran atau pendidikan masyarakat, serta ketidaksinkronan kebijakan yang dikeluarkan turut memberikan kontribusi terhadap kerusakan wilayah pesisir dan laut.

 

Pembangunan di wilayah pesisir dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia selama ini masih bersifat sektoral. Pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk tujuan tertentu, seperti perikanan, pariwisata, pelabuhan, industri minyak dan gas dll. Masing-masing sektor mengutamakan kepentingan masing-masing, tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap ekosostem pesisir dan laut, Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem perencanaan dan pengelolaan pesisir terpadu.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu diperlukan karena:

1. Ekologis antara ekosistem di pesisir dan laut saling terkait;

2. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa -jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan;

3. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat dengan profesi tertentu(nelayan, petani rumput laut, dll.) dan mereka susah untuk beralih profesi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimulailah inisiasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu atau Integrated Coastal Management(ICM) baik di level Asia Pasifik maupun di level Indonesia, sebagaimana secara ringkas sebagai berikut:

1). Inisiasi ICM di Asia Pasifik

 Tahun 1985-1992, Coastal Resources Management(CRM) sub-project di Brunei Darussalam,

Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura melalui pendanaan USAID

 Tahun 1993-1999, GEF/UNP/IMO Project diikuti 11 negara

 Tahun 1999—2008, Program PEMSEA(Partnership in Environmental Management for The

Seas of East Asia) lahir

2). Inisiasi ICM di Indonesia

 Tahun 1992-1995, MERP(Marine Resource Evaluation and Planning) yang diinisiasi oleh

Ditjen. Banda, Depdagri

 Tahun 1996-2003, Proyek Pesisir Coastal Resource Management Project(CRMP) dengan

mengambil lokasi di Provinsi Lampung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur

 Tahun 2007,Deklarasi ICM Kabupaten di Provinsi Bali

 Tahun 2004-2007, Inisiasi ICM demo site PEMSEA di Proviinsi Bali dan Jawa Barat(Sukabumi)

 Tahun 2004-2007, Marine and Coastal Resource Management(MCRM) DKP RI

 Tahun 2007, Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K

Pengelolaan Pesisir secara Terpadu/Integrated Coastal Management (PEMSEA, 1999), adalah

suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kawasan pesisir dengan pendekatan yang

terpadu, menyeluruh dan interaktif.

Tujuan ICM adalah:

a. Pemeliharaan proses ekologis dasar dan pelestarian lingkungan dan sumber daya;

b. Peningkatan kemanfaatan sosial dan ekonomi sumberdaya wilayah pesisir secara bijaksana;

c. Pencapaian pembangungan berkelanjutan kawasan pesisir dan laut.

Keunggulan ICM adalah:

1. ICM memberikan kesempatan bagi masyarakat pesisir untuk membangun secara

berkesinambungan;

2. ICM menyediakan kerangka(frame work) dan membantu pemerintah daerah dan pusat dalam

efisiensi modal dan sumber daya alam dan manusia untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan

lingkungan, serta memenuhi kewajiban internasional dalam hal lingkungan pesisir dan laut.

3. Meskipun ICM memerlukan pengumpulan dan analisis data serta perencanaan yang panjang

daripada pendekatan sektoral, tetapi secara keseluruhan akhirnya ICM lebih murah daripada

pendekatan sektoral.

Keterpaduan ICM

Antar sektor(perikanan, pariwisata, pelabuhan, pelayaran, dsb.; Antar tingkat pemerintahan(nasional,

provinsi dan kabupaten/kota); Antara kawasan/matra daratan dan lautan; Antara kebijakan dan sains;

Antar disiplin keilmuan

Prinsip-prinsip ICM

Pendekatan Pengelolaan Berbasis Ekosistem; Manajemen Adaptif; Integrasi dan Koordinasi.

Siklus ICM

Isu-isu Utama ICM

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sumber daya pesisir dan proses terkait; Under-valuasi

sumber daya pesisir dan laut; Lemahnya pemberdayaan masyarakat; Kurang jelasnya kewenangan legal

dan kerangka kerja perencanaan ICM; Lemahnya kapasitas kelembagaan ICM; Kurangnya keterpaduan

program

Ruang Lingkup ICM

A. Idealnya meliputi suatu kawasan yang mencerminkan seluruh permasalahan pesisir (DAS, sungai,

estuaria dan pesisir);

A. Secara operasional disarankan untuk merancang program dari batasan wilayah yang lebih kecil

yang terdapat dalam satu kawasan kabupaten/kota atau provinsi;

B. Pelaksanaan ICM selanjutnya bisa dikembangkan dan ditingkatkan seiring dengan akumulasi

pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan ICM;

C. Dalam hal kawasan yang luas meliputi beberapa provinsi, program ICM dapat diinisiasi dalam

kawasan demi dan selanjutnya meluas secara bertahap

 

Data yang dibutuhkan untuk ICM

Data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan melalui tujuan penggunaan : tata ruang wilayah, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, pengendalian pencemaran, pengelolaan aspek sosial dan budaya serta pengelolaan hukum dan kelembagaan.