• Thursday, 27 July 2017
  • Subbid. Pengkajian Dampak Lingkungan


    Kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

    • Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lain.
    • Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
    • Azas perlindungan dan pengelolaan lingkungan

    a)  Tanggung jawab negara;

    b)  Kelestarian dan keberlanjutan;

    c)  Keserasian dan keseimbangan;

    d)  Keterpaduan;

    e)  Manfaat;

    f)  Kehati-hatian;

    g)  Keadilan;

    h)  Ekoregion;

    i)  Keanekaragaman hayati;

    j)  Pencemar membayar;

    k)  Partisipatif;

    l)  Kearifan lokal;

    m)  Tata kelola pemerintahan yang baik; dan

    n)  Otonomi daerah.

    Pengendalian pencemaran

    Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

    Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

    a)  Pencegahan;

    b)  Penanggulangan; dan

    c)  Pemulihan.

    Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

    Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

    a)  Baku mutu air;

    b)  Baku mutu air limbah;

    c)  Baku mutu air laut;

    d)  Baku mutu udara ambien;

    e)  Baku mutu emisi;

    f)  Baku mutu gangguan; dan

    g)  Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN

    Pengertian

    Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau ukl-upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

    Perizinan lingkungan:

    •  Izin lingkungan: diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
    • Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh): diterbitkan sebagai persyaratan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

    Izin lingkungan

    • Semua izin lingkungan diterbitkan sebagai persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan
    • Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya izin usaha
    • Izin lingkungan diterbitkan pada tahap perencanaan

    Izin pplh(perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup )

    Izin pplh diterbitkan pada tahap operasional.

    Izin pplh, antara lain:

    • Pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
    • Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah 
    • Penyimpanan sementara limbah b3;
    • Pengumpulan limbah b3;
    • Pemanfaatan limbah b3;
    • Pengolahan limbah b3;
    • Penimbunan limbah b3;
    • Pembuangan air limbah ke laut;
    • Dumping ke media lingkungan;
    • Pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan
    • Emisi; dan/atau
    • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.

    Kewenangan penerbitan izin

    • Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan:
    • Surat keputusan kelayakan lingkungannya
    • Rekomendasi ukl-uplnya
    • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota  dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi ukl-upl kepada pejabat yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota

    Tahapan memperoleh izin

    Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

    • Penyusunan amdal dan ukl-upl;
    • penilaian amdal dan pemeriksaan ukl-upl; dan
    • Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

    Permohonan izin lingkungan

    • Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis kepada menteri, gubernur,  atau bupati/walikota.
    • permohonan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian andal dan rkl-rpl atau pemeriksaan ukl- upl.
    • Permohonan izin lingkungan, harus dilengkapi dengan:
    • Dokumen amdal atau formulir ukl-upl;
    • dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
    • dan profil usaha dan/atau kegiatan.

    Jangka waktu penerbitan

    sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap :

    • Izin lingkungan: paling lama 100 hari (penilaian 75, pengumuman 15 hari, skklh( surat keputusan kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup)10 hari)
    • Waktu tidak termasuk waktu untuk melengkapi data, atau informasi yang masih dianggap kurang oleh pejabat yang berwenang

    Pengumuman izin

    • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan kepada masyarakat terhadap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
    • Pengumuman kepada masyarakat disampaikan melalui:
    • Multi media
    • Papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan

    Masa berlaku surat izin

    Izin lingkungan kelayakan: mengikuti masa berlaku izin usaha

    Muatan izin pplh

    izin lingkungan pplh:

    Persyaratan  teknis yang lebih rinci:

    • Indeks atau parameter lingkungan  kuantitatif dan kualitatif  dengan merujuk
    • Sertifikat kompetensi yang harus diperoleh
    • Persyaratan  yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    • Kewajiban kelola dan pantau lingkungan untuk menjamin tercapainya pplh
    • Masa berlaku izin pplh

    Integrasi izin lingkungan dan pplh

    • Izin  pplh diterbitkan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan
    • Pelanggaran izin lingkungan maupun izin  pplh dapat mengakibatkan pencabutan izin usaha atas rekomendasi menteri LH

    penolakan pemberian izin lingkungan

    • Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan amdal atau ukl-upl
    • Dalam hal izin lingkungan ditolak , penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan.
    • pembatalan izin lingkungan
    • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membatalkan izin lingkungan apabila:
    • Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
    • Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan sehingga terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan

    Perubahan izin lingkungan

    • Izin lingkungan wajib diubah apabila:
    • Terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan
    • Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

    Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:

    • Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    • Penambahan kapasitas produksi;
    • Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
    • Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    • Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    • Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    • Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
    • Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau Perubahan izin lingkungan
    • Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

    Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau

    Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

    Kewajiban pemegang izin lingkungan

    • Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam ?zin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    • Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
    • Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    Sampling air

    Sampling

    Proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subyek dalam sampel, maka kita mampu menggenalisir sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi

    Alur pemikiran populasi dan sampel

    • Sampel populasi 
    • hasil temuan
    • Alasan sampling
    • Tidak mungkin untuk mengumpulkan  seluruh data
    • Menghemat waktu, biaya dan sumber daya lainnya
    • Kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah

    Tipe sampel

    • Sampel sesaat
    • Sampel yang dikumpulkan dalam suatu wadah dalam saat waktu tertentu
    • Hasil pengujian hanya dapat menunjukkan kualitas lingkungan yang mewakili kondisi pada saat pengambilan sampel
    • Tidak dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan lingkungan hidup
    • Kondisi lokasi pengambilan sampel diasumsikan konstan dan homogen

    Sampel gabungan

    • Merupakan campuran dua ataulebih sampel sesaat ke dalam wadah unuk diuji di laboratorium
    • Umumnya diambil dari air (air limbah) dan tanah (lumpur/sedimen)
    • Petugas harus mempunyai penilaian intuitif dan teknis
    • Parameter yang tidak mungkin digabungkan, ph, vocs,mikroorganisme,suhu, do.

    Tipe sampel gabungan

    Gabungan waktu (time composite  sample)

    Campuran beberapa sampel sesaat yang diambil dari titik yang sama dengan volume dan interval waktu yang sama dan dikumpulkan dalam sebuah wadah untuk diuji.

    Gabungan tempat (location composite sample)

    Sampling

    • Ruang lingkup
    • persyaratan dan tatacara pengambilan contoh untuk keperluan:
    • Analisis sifat fisika air
    • Analisis sifat kimia air
    • Analisis sifat mikrobiologi dan biologi air

    Jenis dan persayaratan tempat contoh

    • Botol biasa atau jerigen plastik untuk pengambilan contoh pada permukaan secara langsung
    • Terbuat dari bahan gelas atau plastik
    • Tidak mempengaruhi sifat contoh sebelumnya dan tidak mudah pecah
    • Dapat ditutup dengan kuat dan rapat dan mudah dipindahkan tanpa sisa didalamnya
    • Kapasitas disesuaikan dengan tujuan analisis
    • Mudah dan aman untuk dibawa
    • Tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam contoh
    • Tidak menimbulkan reaksi anatra bahan dengan tempat contoh
    • Tidak menyerap zat-zat kimia contoh
    • Untuk analisis mikrobiologi tempat contoh harus steril

    Alat pengambil contoh

    • Botol  gelas atau plastik untuk pengambilan contoh pada permukaan air secara langsung
    • Botol gelas yang diberi pemberat yang digunakan pada kedalaman air tertentu, atau mengambil diatas jembatan
    • Bahan pengawet
    • Bahan pengawet harus memenuhi persyaratan untuk analisis dan tidak mengganggu kadar zat yang akan dianalisis
    • Sarana pengambilan contoh
    • Jembatan atau lintasan gantung
    • Rakit atau perahu atau sejenisnya

    Volume contoh

    • Volume contoh untuk keprluan analisis dilapangan dan di laboratorium sesuai dengan keperluan.
    • Untuk analisis fisika kurang lebih 2 liter,
    • Analisis kimia kurang lebih 5 liter,
    • Analisis bakteriologi kurang lebih 100 ml
    • analisis biologi air anatra 0,5 -  20 liter air

    Pola kerja

    • Menentukan lokasi pengambilan contoh
    • Menentukan titik pengambilan contoh
    • Melakukan pengambilan contoh dan analisis di lapangan
    • Melakukan pengolahan pendahuluan dan pengawetan
    • Pengepakan dan pengangkutan ke laboratorium

    Analisis di lapangan

    • Ph,
    • Suhu
    • Daya hantar listrik
    • Asidisi
    • Alkaliniti
    • Oksegen terlarut

    Data yang diperlukan

    • Sumber contoh
    • Tanggal sampling
    • Waktu sampling
    • Suhu udara
    • Nama petugas
    • Semua wadah sudah diberi tanda dengan jelas
    • Bahan pengawet

    Pengawetan contoh

    • Pengawetan cara fisika
    • Pengawetan cara fisika dilakukan dengan cara pendinginan contoh pada suhu 4oc atau dengan cara pembekuan
    • Pengawetan secara kimia
    • Pengawetan cara kimia dilakukan tergantung dari jenis parameter yang diawetkan, seperti penambahan asam ke dalam contoh sampai ph < 2, dan penambahan bahan kimia lain tergantung dari jenis parameter yang dianalisis

    Jadwal Sholat


    Prakiraan Cuaca


    Twitter


    Facebook


    Tentang Kami


    Peta


    Statistik Kunjungan


    Kritik dan Saran