• Thursday, 27 July 2017
  • Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten


    Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016

    Kedudukan

    Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur  pelaksana  Urusan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

    Tugas Pokok

    Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di  Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan  Tugas  Pembantuan  yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup.

    Fungsi

    1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
    2. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 
    3. Pengelolaan Kehati provinsi;
    4. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
    5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
    6. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
    7. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
    8. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
    9. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
    10. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
    11. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
    12. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
    13. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
    14. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
    15. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
    16. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
    17. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
    18. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
    19. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
    20. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
    21. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
    22. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam;
    23. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; 1. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; 2. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
    24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan membawahkan:

    1. Sekretaris;
    2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
    3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
    4. Bidang  Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
    5. Bidang  Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
    6. Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Balai;
    7. Jabatan Fungsional.

    Jadwal Sholat


    Prakiraan Cuaca


    Twitter


    Facebook


    Tentang Kami


    Peta


    Statistik Kunjungan


    Kritik dan Saran